Medan – PT Indonesia Asahan Aluminium (PT Inalum) di Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, kembali disorot menyusul dugaan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Isu ini mencuat setelah Republik Corruption Watch Sumatera Utara (RCW Sumut) membeberkan indikasi penyalahgunaan wewenang dalam proses pengadaan suku cadang perusahaan pelat merah tersebut.
Ketua Bidang Analisa Data dan Pelaporan RCW Sumut, Sunaryo, menyatakan pihaknya menemukan kejanggalan pada penerimaan barang dari vendor binaan yang tidak memiliki merek dan logo resmi Meidensha.
Padahal, menurutnya, Meidensha telah diakuisisi Kito dan Satuma sebagai original equipment manufacturer (OEM) selama 50 tahun. Sementara itu, suku cadang yang dikirim PT SSE yang dinilai sah justru ditolak.
“Surat resmi dari PT SSE sudah dilayangkan ke manajemen PT Inalum dan Menteri BUMN, lengkap dengan terjemahan tersumpah. Namun, manajemen berdalih merek Meidensha sudah tidak berlaku sejak 15 tahun lalu,” ujar Sunaryo di Medan, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, Satuma Jepang melalui surat resminya menegaskan bahwa barang yang diterima PT Inalum bukan produk asli.
Sunaryo menyebut surat protes terkait pengadaan itu telah disampaikan kepada sejumlah pejabat dan mantan pejabat PT Inalum, termasuk jajaran komisaris, direksi, dan mantan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun dokumen penerimaan barang yang dikirim PT SSE disebut belum ditandatangani pejabat terkait.
Selain dugaan pengadaan, RCW Sumut juga menyoroti kasus pencurian suku cadang presimeyer yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasus tersebut diduga melibatkan oknum internal perusahaan dan rekanan PT CJP, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kejati Sumut dikabarkan telah memeriksa sedikitnya enam perusahaan rekanan PT Inalum.
Tidak hanya itu, penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan juga menjadi sorotan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPP Pergerakan Mahasiswa Intelektual (PMI) sempat berunjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut pada Januari 2025, menuntut penyelidikan dugaan penyimpangan dana CSR.
RCW Sumut mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, segera menindaklanjuti seluruh temuan terkait PT Inalum. Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Inalum belum memberikan keterangan resmi. (*)
Ketua Bidang Analisa Data dan Pelaporan RCW Sumut, Sunaryo, menyatakan pihaknya menemukan kejanggalan pada penerimaan barang dari vendor binaan yang tidak memiliki merek dan logo resmi Meidensha.
Padahal, menurutnya, Meidensha telah diakuisisi Kito dan Satuma sebagai original equipment manufacturer (OEM) selama 50 tahun. Sementara itu, suku cadang yang dikirim PT SSE yang dinilai sah justru ditolak.
“Surat resmi dari PT SSE sudah dilayangkan ke manajemen PT Inalum dan Menteri BUMN, lengkap dengan terjemahan tersumpah. Namun, manajemen berdalih merek Meidensha sudah tidak berlaku sejak 15 tahun lalu,” ujar Sunaryo di Medan, Jumat (19/9/2025).
Ia menambahkan, Satuma Jepang melalui surat resminya menegaskan bahwa barang yang diterima PT Inalum bukan produk asli.
Sunaryo menyebut surat protes terkait pengadaan itu telah disampaikan kepada sejumlah pejabat dan mantan pejabat PT Inalum, termasuk jajaran komisaris, direksi, dan mantan Menteri BUMN Erick Thohir. Namun dokumen penerimaan barang yang dikirim PT SSE disebut belum ditandatangani pejabat terkait.
Selain dugaan pengadaan, RCW Sumut juga menyoroti kasus pencurian suku cadang presimeyer yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Kasus tersebut diduga melibatkan oknum internal perusahaan dan rekanan PT CJP, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Kejati Sumut dikabarkan telah memeriksa sedikitnya enam perusahaan rekanan PT Inalum.
Tidak hanya itu, penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan juga menjadi sorotan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam DPP Pergerakan Mahasiswa Intelektual (PMI) sempat berunjuk rasa di depan Kantor Kejati Sumut pada Januari 2025, menuntut penyelidikan dugaan penyimpangan dana CSR.
RCW Sumut mendesak aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian, segera menindaklanjuti seluruh temuan terkait PT Inalum. Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Inalum belum memberikan keterangan resmi. (*)
